IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQOH PADA TABUNGAN SAHARA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI BMT NU JAWA TIMUR CABANG CLURING KABUPATEN BANYUWANG

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) mekanisme Akad
Mudhorobah Mutlaqoh pada Tabungan SAHARA di BMT NU Jawa Timur Cabang
Cluring Kabupaten Banyuwangi. 2) bagaimana perspektif fiqh muamalah pada Akad
Mudhorobah Mutlaqoh pada Tabungan SAHARA di BMT NU Jawa Timur Cabang
Cluring Kabupaten Banyuwangi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi
kasus. Lokasi penelitian berada di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Kabupaten
Banyuwangi. Pemilihan informan dengan purposive sampling. Sumber data yang
digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data
dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Keabsyahan data menggunakan
triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu interaktif model.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) mekanisme akad mudhorobah
mutlaqoh pada tabungan SAHARA di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring
Kabupaten Banyuwangi adalah Calon anggota harus mempunyai tabungan SIAGA
terlebih dahulu sebelum tabungan SAHARA, Calon anggota menyerahkan berkas
berkas ke bagian admin & keuangan, bagian admin & keuangan mengecek berkas dan
mencatat pada buku daftar anggota, menyerahkan ke kepala cabang, dan Kepala
cabang membubuhi tanda tangan dan menyerahkan semua berkas ke bagian admin &
keuangan untuk diarsipkan pada pembukaam rekening anggota. 2) Akad
mudhorobah mutlaqoh pada tabungan SAHARA sudah sesuai fiqh mumamalah, yang
mana BMT NU sebagai Mudharib, Anggota sebagai shohibul mal, uang tabungan
sebagai modal, kesepakatan dalam menabung sebagai shigot, dan nilai manfaat pada
tabungan SAHARA sebagai keuntungan.
Kesimpulan dari penelitian ini yakni 1) mekanisme akad mudhorobah
mutlaqoh pada tabungan SAHARA di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring
Kabupaten Banyuwangi adalah ketika calon anggota mengisi form dan menyerahkan
kepihak BMT 2) Implementasi akad mudharabah mutlaqoh pada tabungan SAHARA
di BMT NU Jawa Timur Cabang Cluring Kabupaten Banyuwangi ini sudah sesuai
dengan ketentuan – ketentuan fiqh muamalah baik segi syarat dan rukunnya.